JAKARTA – Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat memasuki babak baru pada 17 Juli 2025. Dalam pertemuan bilateral, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan penurunan tarif impor untuk barang asal Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%.
Namun, kebijakan ini disertai dengan permintaan agar Indonesia menerapkan tarif 0% terhadap produk Amerika yang masuk ke pasar domestik.
Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif, Acep Lulu Iddin, menyatakan bahwa kebijakan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, penurunan tarif impor dapat mengurangi biaya produksi UMKM Indonesia yang bergantung pada bahan baku impor.
Namun di sisi lain, Indonesia berisiko dibanjiri produk Amerika yang jauh lebih murah karena keunggulan produksi massal mereka.
“Pelaku UMKM Indonesia harus dilindungi agar tidak kolaps, karena belum bisa dibandingkan secara setara dengan UMKM di negara maju seperti Amerika. Kita masih menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan level UMKM kita,” jelas Acep Lulu Iddin yang akrab disapa Kang Acel, Selasa (22/7/2025).
Menyikapi kondisi ini, PKS mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan kebijakan sektor hulu-hilir dan penguatan kampanye nasional Bangga Produk Indonesia.
Menurut Acel, langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan menjaga agar daya beli masyarakat tidak justru mengalir ke luar negeri.
Selain itu, PKS juga mendorong adanya intervensi regulasi yang berpihak pada UMKM, termasuk pengurangan cukai bagi produk UMKM yang diekspor ke negara tujuan.
“Pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan dan dukungan, mulai dari insentif fiskal, pembiayaan, hingga pendidikan finansial,” ujar Kang Acel.
Ia menambahkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa memisahkan antara keuangan bisnis dan kebutuhan rumah tangga, sehingga pendampingan manajemen menjadi sangat penting.
PKS juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung UMKM melalui strategi pengelompokan pelaku usaha berdasarkan kebutuhan.
“Kami akan mengkategorikan pelaku UMKM yang membutuhkan insentif berupa subsidi, serta yang membutuhkan pendampingan, baik dalam hal pasar maupun permodalan. Tujuannya agar arus cash in dan cash out tetap berjalan sehat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kang Acel menyebut bahwa PKS mendukung percepatan agenda Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai mampu menjangkau wilayah pelosok dengan kapasitas permodalan yang besar.
“Inisiatif ini sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah, namun harus diperkuat melalui pendampingan manajemen, pengembangan model bisnis, serta sistem monitoring yang terintegrasi,” pungkasnya. (DH).
Sumber : www.pks.id